Linda Sari
Bukittinggi-Pemerintah kota Bukittinggi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(P3APPKB) menggelar evaluasi Percepatan Penurunan stunting yang digelar di Kantor P3APPKB pada Kamis(6/09).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2022, percepat penurunan angka stunting di kota Bukittinggi mencapai angka 16?ngan peringkat ke 2 setelah kota Sawahlunto.
Masih ada waktu 1 tahun lagi untuk mencapai di angka 14% sesuai dengan target nasional di seluruh kota/kabupaten di tahun 2024.
Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan tinggi anak yang tidak sesuai dengan tinggi badan normal di usianya akibat kekurangan nutrisi. Anak-anak yang mengalami kondisi stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya.
Hal ini disampaikan Penata KKB Ahli Madya BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Marda Jendri usai melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Percepat Penurunan Stunting (Monev TPPS) Provinsi Sumatera Barat, dikantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Belakang Balok, Kota Bukittinggi, pada Kamis, (07/09).
Turut hadir dalam rapat tersebut Monev TPPS diantaranya Satgas Stunting kota Bukittinggi dan Payakumbuh, Bapelitbang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP3APPKB dan Kemenag Kota Bukittinggi.
Lanjut Jendri, melihat perkembangan program selama 2 tahun terakhir di kota Bukittinggi dinilai baik dalam menangani program penurunan angka stunting. Semuanya ini tidak lepas dari kerjasama, kordinasi antar lembaga atau stakeholder terkait dan perlu ditingkatkan.
"Dalam pertemuan tadi tentu kita memantau apa-apa saja kegiatan yang telah dilakukan dan dampak dari program penurunan stunting di Bukittinggi. Semua itu dilihat dari dukungan lintas stakeholder terkait, dukungan anggaran, data dan dampaknya, " ucap Jendri.
"Sosialisasi dan trobosan disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing wilayah, namun semua itu bisa terkoordinir dengan baik bersama stakeholder terkait, " katanya.
Menurut dia, intinya bagaimana Petugas Tim Pendamping Keluarga dapat melakukan monitoring dan pembinaan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, ibu yang punya balita dan remaja untuk penurunan angka stunting.
Saat yang bersamaan, Satgas Stunting kota Bukittinggi dan Payakumbuh, Thora menyampaikan pihaknya berharap dengan adanya kerjasama yang antar lembaga penurunan angka stunting dapat berjalan dengan baik di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan
Selanjutnya dalam wawancara Kabid DP3APPKB Era Fitri kepada awak media menyampaikan bersama bahwa berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 202, angka stunting Bukittinggi berasa diangka 19 ?n untuk tahun 2022 berdasarkan SSGI tahun 2022 itu berada diangka 16, 8, %, berarti turun 2, 2 persen, Jadi nomor dua terendah di Sumatera Barat yang pertama yakni di Sawahlunto.
"Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah kota Bukittinggi sudah melakukan berbagai kegiatan dan melibatkan seluruh OPD yang terlibat Percepatan Penurunan Stunting ini melakukan aksinya secara konvergensi, " papar Era.
Menurut Era, tidak hanya dari OPD saja tetapi dari Dinas Kesehatan termasuk dari Dinas Sosial, Perkim, dan juga melibatkan stakeholder lainnya.
"Jadi Dinas KB melakukan kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting datanya dari PK tahun 2021 dan untuk pendampingan sekarang yaitu PK 2022, dengan sasaran keluarga yang mempunya balita, ibu hamil, ibu menyusui, cantin (calon pengantin) itu yang kami dampingi
Selanjutnya kata Era, pihaknya juga ada inovasi yaitu Geming (Genre Pemutus Stunting) pihaknya ada kegiatan generasi berencana yang kegiatan setiap tahun dengan kegiatannya dari perwakilan Pusat Informasi Konseling Remaja yang ikut ajang pemilihan Duta Genre untuk tahun sekarang dan acara tersebut dilaksanakan di akhir Februari atau awal Maret.
Ditambahkan Kabid Era, Rencana akan membuat forum kerjasama dengan forum disekolah dan melakukan sosialisasi penyuluhan ke remaja yang ada disekolah terkait yang ada stunting ini.
"Dan di OPD juga melibatkan kader untuk melakukan pendataan di lapangan, hanya yang mengolah adalah pihak BKKBN, " pungkasnya.
(LindaFang).
Updates 
